I.     Bidang Pemberdayaan Keluarga dan Keswadayaan Masyarakat

Program :

• Peningkatan Keberdayaan Masyarakat.
• Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.
• Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan.

Kegiatan :

1. Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

• Pemantapan system ketahanan keluarga melalui peningkatan peran dan fungsi Gerakan Pemberdayaan dan   Kesejahteraan  Keluarga (PKK).
• Fasilitasi pembudayaan Hari Keluarga Nasional.
• Pemberdayaan kader dalam pelaksanaan program-program pokok PKK.
• Pelaksanaan Hari Kesatuan Gerak PKK-KB Kesehatan dalam rangka peningkatan kesehatan keluarga.
• Fasilitasi kemampuan kader PKK dalam pengembangan Peningkatan Pendapatan Keluarga.
• Fasilitasi Pemberdayaan keluarga dalam tumbuh kembang balita melalui Bina Keluarga Balita (BKB).
• Fasilitasi kemandirian masyarakat dalam menangani masalah keluarga.
• Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga.

2. Fasilitasi Pemberdayaan Posyandu.

• Penguatan fungsi dan kinerja posyandu dalam rangka pelayanan kesehatan dasar bagi balita dan kaum ibu.
• Fasilitasi Pengembangan Pos Bersalin Desa (Polindes).
• Meningkatkan kepedulian dan gerakan masyarakat terhadap budaya hidup sehat.
• d)    Memperkuat jaringan dukungan masyarakat sesuai potensi budaya setempat dalam rangka pelayanan kesehatan dasar.
• Fasilitasi Koordinasi penanggulangan kejadian gizi buruk pada balita melalui penyediaan Makanan Pendamping Air Susu Ibu.
• Fasilitasi koordinasi penanggulan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY) dan penangan penyakit Demam Berdarah Dengue.
• Koordinasi penanggulan prevalensi anemia pada ibu hamil dan balita.
• Fasilitasi peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan program pelayanan kesehatan dasar.
• Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam pengembangan kebijakan kewaspadaan pangan dan gizi daerah untuk menangani masalah kesehatan gizi masyarakat.

3.   Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM).

• Koordinasi Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong kepada Badan/Dinas Instansi terkait.
• Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
• Fasilitasi Pembangunan Sarana Prasarana dalam rangka Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong.
• Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong.

4.   Peningkatan Partisipasi Wanita dalam perencanaan dan pembangunan desa/kelurahan.

• Penetapan kebijakan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan desa/kelurahan.
• Fasilitasi peningkatan peran perempuan dalam pembangunan desa/kelurahan.
• Pengembangan akses bagi perempuan dalam perencanaan pembangunan desa/kelurahan melalui implementasi metode Perencanaan Pembangunan Berwawasan Gender/P2MDBG.
• Fasilitasi pengembangan program pembangunan desa/kelurahan berwawasan gender.
• Peningkatan kemampuan perempuan dalam melakukan analisis gender.
• Fasilitasi kerja sama dengan LSM Perempuan dalam rangka pemberdayaan perempuan dalam pembangunan desa/kelurahan.
• Fasilitasi perlindungan hak-hak perempuan dalam rangka pembangunan desa/kelurahan.
• Peningkatan peranan wanita dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.

 

        II.     Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat

Program :

• Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.
• Peningkatan Keberdayaan Masyarakat.

Kegiatan :

1.   Pembinaan dan Pengembangan UED.

• Fasilitasi pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, khususnya Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam/UED-SP dan Badan Kredit Desa (BKD).
• Penguatan jaringan kemitraan antara lembaga keuangan mikro dengan kalangan perbankan.
• Fasilitasi pengembangan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan lembaga keuangan mikro.
• Peningkatan dan pengembangan kemampuan para pengelola lembaga keuangan mikro.
• Fasilitasi pembentukan kelompok usaha ekonomi mikro dan usaha masyarakat.
• Modal usaha pengembangan kegiatan usaha ekonomi mikro dan usaha kecil masyarakat perdesaan. Identifikasi pengembangan kegiatan usaha sesuai dengan potensi sumberdaya lokal.
• Identifikasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan, dan keterkaitannya dengan usaha perekonomian perkotaan.
• Peningkatan keterampilan pengelola kelompok Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat.

2.   Pengembangan Pasar Desa.

• Penetapan kebijakan pengembangan Pasar Desa.
• Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pasar Desa.
• Penguatan kemampuan kelembagaan Pasar Desa.
• Pengembangan informasi pasar bagi pemasaran produk hasil usaha masyarakat.
• Fasilitasi pengembangan peluang pemasaran bagi hasil usaha ekonomi masyarakat.

3.   Pemberdayaan Keluarga Miskin.

• Bantuan modal usaha bagi keluarga miskin.
• Bantuan prasarana dan sarana pendukung pengembangan usaha keluarga miskin.
• Bantuan pendampingan kepada keluarga dan kelompok masyarakat miskin untuk mengembangkan kemampuan usaha dan kebiasaan hidup produktif.
• Peningkatan keterampilan keluarga dan masyarakat miskin dalam mengelola usaha ekonomi produktif. Pengembangan kerja sama dengan kalangan dunia usaha dan LSM dalam rangka pemberdayaan keluarga miskin.
• Identifikasi potensi dan sumber daya keluarga dan masyarakat miskin di desa/kelurahan.
• Pola pengembangan partisipasi dan keswadayaan keluarga dan masyarakat miskin di desa tertinggal.

 

4.   Fasilitasi dan penguatan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

• Fasilitasi Pokja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).
• Perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kerja masing-masing Pokja.
• Fasilitasi rencana program kerja tahunan masing-masing Pokja.
• Kompilasi rencana program masing-masing Pokja.
• Fasilitasi pendataan Rumah Tangga Sasaran (RTS).
• Rapat Koordinasi keterpaduan program lintas sector dalam penanggulangan kemiskinan.
• Rapat Koordinasi Evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
• Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam penetapan Pagu Program Lintas Sektor Penanggulangan Kemiskinan.

5.   Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.

·         Pemberdayaan masyarakat dalam bidang Usaha Ekonomi Desa, Kesehatan, Pendidikan, Sarana dan Prasarana Fisik Perdesaan.

 

 

      III.     Bidang Ketahanan Pangan

Program :

• Peningkatan Ketahanan Pangan.
• Perbaikan Gizi Masyarakat.

Kegiatan :

1.   Pemberdayaan masyarakat dalam memperkuat cadangan pangan.

• Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD).
• Peningkatan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan Lumbung   Pangan Masyarakat Desa.
• Pengembangan Lembaga Cadangan Pangan Pemerintahan Desa.
• Peningkatan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan Lembaga Cadangan Pangan Pemerintahan Desa.
• Analisis situasi ketersediaan, distribusi, konsumsi dan status gizi masyarakat.
• Inventarisasi sumber pangan potensial bagi masyarakat.

2.   Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah.

• Fasilitasi Pokja Dewan Ketahanan Pangan Daerah.
• Perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kerja masing-masing Pokja.
• Fasilitasi rencana program kerja tahunan masing-masing Pokja.
• Kompilasi rencana program masing-masing Pokja.
• Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan.
• Fasilitasi pendataan Rumah Tangga pendataan Rumah Tangga Sasaran (RTS).
• Membangun dan mengembangkan kerjasama di bidang pangan, lantas wilayah.
• Pengembangan cadangan pangan untuk kondisi darurat.
• Sosialisasi dan evaluasi pelaksanaan Raskin.
• Peningkatan ketersediaan pangan wilayah berbasis produksi pangan lokal (perbaikan infrastruktur, saprodi, teknologi).

3.   Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Pemantauan Keamanan Pangan Masyarakat. 

• Pembinaan dan Pengembangan kualitas keragaman konsumsi pangan masyarakat, serta memperluas gerakan kecintaan terhadap makanan asli.
• Lomba Cipta Menu dalam rangka Peringatan Hari Pangan Sedunia.
• Pameran Pangan Indonesia Expo.
• Penguatan sistem deteksi dini dan intervensi Rawan pangan dan Gizi, surveillance/pendataan (SKPG, cadangan pangan daerah).

4.   Fasilitasi Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS).

• Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah.
• Pengembangan model keswadayaan masyarakat dalam pelaksanaan PMT-AS.
• Penyusunan menu makanan tambahan anak sekolah berbasis bahan pangan lokal.
• Sosialisasi pelaksanaan PMT-AS bagi aparat dan masyarakat.
• Lomba PMT-AS.

 

      IV.     Bidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan

Program :

• Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa.
• Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan TTG.

Kegiatan :

1.   Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Desa melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).

• Fasilitasi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).
• Pengembangan prasarana perdesaan skala kecil berbasis masyarakat.
• Perbaikan lingkungan pemukiman keluarga miskin.
• Penyediaan air bersih bagi keluarga miskin.
• Peningkatan pelayanan prasarana dan sarana pemukiman, termasuk air bersih dan sanitasi pemukiman.

2.   Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan.

• Pemantapan Pengelolaan Lingkungan Hidup/Sistem Informasi Manajemen Analisis Kualitas Lingkungan Hidup Kecamatan (SIM-AKLK) bagi Aparat dan Masyarakat.
• Fasilitasi dan Bimbingan Pengembangan SIM-AKLK.
• Fasilitasi Pengembangan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan fasilitasi lingkungan perkotaan.
• Fasilitasi kemandirian masyarakat dalam konversi dan rehabilitasi lahan kritis.
• Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan pemukiman.

3.   Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).

• Pengelolaan dan Pelestarian prasarana dan sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi.
• Dukungan Pengelolaan dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.
• Pembentukan Tim Kerja Masyarakat dalam Pengelolaan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.

4.   Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat.

• Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat.
• Koordinasi penetapan kebijakan tentang peran aktif masyarakat dalam penataan ruang kawasan perdesaan.
• Penetapan Kebijakan tentang Tipologi Desa sesuai karakteristik dan potensi sumber daya lokal.
• Fasilitasi Pendayagunaan kawasan Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa.
• Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam mendorong peran aktif masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perkotaan.

5.   Peningkatan Koordinasi Pembangunan pada kawasan dan desa tertinggal.

• Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam pembangunan kawasan dan desa tertinggal.
• Fasilitasi Pendataan profil kawasan dan desa tertinggal.
• Fasilitasi Pola Keswadayaan dan Kemandirian masyarakat dalam pembangunan Desa Tertinggal.

6.   Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan dan pelestarian SDA.

• Fasilitasi pengembangan peran masyarakat dalam pendayagunaan SDA.
• Fasilitasi pengembangan kerja sama pemberdayaan masyarakat pada kawasan pengelolaan sumber daya alam strategis.
• Fasilitasi pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan hutan atau pemberdayaan masyarakat desa hutan.
• Fasilitasi perlindungan hak-hak adat atau ulayat dalam pengelolaan sumber daya alam.
• Fasilitasi kemandirian masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.
• Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam mendorong peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.

7.   Pendayagunaan dan Pemasyarakatan TTG.

• Fasilitasi kerjasama pengembangan teknologi tepat guna.
• Pemasyarakatan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat.
• Fasilitasi pelayanan informasi dan penyediaan perangkat teknologi tepat guna melalui Pos Pelayanan Teknologi Perdesaan (Posyantekdes).
• Peningkatan keterampilan masyarakat dalam pendayagunaan teknologi tepat guna.
• Fasilitasi kerjasama pendayagunaan teknologi tepat guna bersama instansi terkait dan kalangan lembaga swadaya masyarakat. Lomba TTG
• Gelar TTG Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
• Fasilitasi Teknologi Tepat Guna (TTG) di Lokasi TNI Manunggal Membangun Desa (TTMD).
• Inventarisasi dan Pemetaan TTG untuk Usaha Pokmas.
• Pengembangan Desa Mandiri Energi melalui pendayagunaan TTG.

       V.     Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Program :

• Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa/kelurahan.
• Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.
• Penyempurnaan dan Pengembangan Data Statistik.

Kegiatan :

1.   Fasilitasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa/kelurahan.

• Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur tentang desa. Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur mengenai Desa dan Kelurahan.
• Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur mengenai Desa dan Kelurahan.
• Koordinasi Penyerahan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota kepada Desa.
• Bimbingan Teknis dan Supervisi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
• Evaluasi Peraturan Desa.

2.   Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Batas Kelurahan.

• Penetapan Tim Penegasan Batas Desa dan Batas Kelurahan.
• Penetapan dan Penegasan serta pematokan fisik batas Desa dan batas Kelurahan.
• Penyusunan Peta Desa dan peta Kelurahan.
• Sosialisasi tentang Batas Desa dan Batas Kelurahan kepada masyarakat.
• Fasilitasi penyerahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota ke Desa.

3.   Penataan Keuangan dan Asset Desa serta Penghasilan Tetap Pemerintahan Desa.

• Koordinasi Penetapan Alokasi Dana Desa 10% dari dana perimbangan keuangan yang diterima Kabupaten/Kota.
• Koordinasi Pelaksanaan 10% hasil pajak daerah Kabupaten/Kota untuk Desa. Fasilitasi Pemberian Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Desa.
• Fasilitasi pengembangan sumber-sumber keuangan desa (seperti pendirian Badan Usaha Milik Desa, dan jenis usaha desa lainnya).
• Fasilitasi Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
• Koordinasi Alokasi Anggaran di alam APBD Kabupaten/Kota untuk membiayai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa. (minimal setara dengan UMR Kabupaten/Kota).
• Alokasi anggaran didalam APBD-Desa untuk tunjangan pengahsilan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
• Koordinasi peningkatan penghasilan tetap pemerintahan desa.
• Penataan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
• Tata cara penghitungan dan penetapan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa.
• Bantuan Penyediaan Prasarana Kerja Pemerintah Desa (seperti gedung kantor desa dan/atau Balai Desa).
• Bantuan Penyediaan sarana Kerja Pemerintah Desa (seperti meubiler, mesin ketik/computer, dll).
• Pembinaan administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

4.   Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa.  

• Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
• Study banding penyelenggaraan pemerintahan desa bagi Kepala Desa, Perangkat Desa atau anggota Badan Permusyawaratan Desa.

5.   Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah daerah dalam memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

• Rapat Kerja Daerah tentang Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
• Fasilitasi Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
• Pelatihan bagi Pelatih Manajemen Pemerintahan Desa.
• Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pemerintahan Desa di Pusat.

6.   Penataan Wilayah Administrasi Desa dan Kelurahan.

• Fasilitasi Pelaksanaan Pengembangan Desa, Pemekaran Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
• Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan Desa, Pemekaran Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa termasuk penyelesaian masalahnya.
• Bimbingan Teknis pengembangan, pemekaran dan perubahan serta penetapan dan penegasan batas desa.
• Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Desa, Pemekaran Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

7.   Perlombaan Desa dan Kelurahan.

• Sosialisasi dan Pembinaan lomba desa dan kelurahan.
• Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan.
• Menghadiri peringatan HUT kemerdekaan RI bagi Kepala Desa dan Lurah juara Tingkat Provinsi.
• Pembinaan Desa dan Kelurahan Juara Tingkat Provinsi sebagai wakil Provinsi Bali untuk Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional.
• Fasilitasi Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional.

8.   Fasilitasi DPD Asosiasi LPM Provinsi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan.

• Penguatan dan peningkatan kinerja DPD Asosiasi LPM Provinsi Bali.
• Penyusunan Perda tentang Lembaga Kemasyarakatan.
• Koordinasi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang terintegrasi dalam RPJM dan SKPD.
• Fasilitasi penyusunan Perdes tentang Lembaga Kemasyarakatan.
• Bantuan dan dalam Pengelolaan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.
• Bintek dalam rangka penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.
• Pembinaan dan pengawasan yang berkesinambungan.
• Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.

9.   Fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan.

• Permasyarakatan dan Pemanfaatan Forum Musrenbang Desa/Kelurahan sebagai acuan Aspirasi Masyarakat.
• Sosialisasi bagi Aparat tentang Musrenbang Desa dan Kelurahan.
• Peningkatan peran serta Masyarakat dalam kegiatan Pembangunan di Desa/Kelurahan.
• Bimbingan teknis dan Fasilitasi Penyusunan RPJM-D/K dan RKP-DK.
• Sosialisasi dan Pembinaan SKPD Kabupaten/Kota dalam penyusunan RPJM Desa dan Kelurahan.
• Pendataan potensi Desa dan Kelurahan.
• Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelatihan Musrenbang Desa/Kelurahan.
• Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif.
• Mengkaji dan memformulasikan regulasi-regulasi baru agar lebih jelas keterkaitan dan penerapannya di Kabupaten/Kota.
• Meningkatkan kompetensi teknis daerah dalam Proses Perencanaan dan Pembangunan Partisipatif.

10. Pengembangan Kader Pemberdayaan Masyarakat.

• Perencanaan pengembangan Kader Pemberdayaan Masyarakat.
• Identifikasi kebutuhan pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat.
• Pengembangan Management Informasi System (MIS) dalam rangka penyediaan data dan informasi KPM Desa/Kelurahan se-Provinsi Bali.
• Koordinasi/teknis, pemberian penghargaan, perlombaan KPM, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

11. Pengembangan dan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

• Identifikasi dan evaluasi terhadap bentuk, jenis dan jenjang pelatihan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.
• Identifikasi kebutuhan pelatihan masyarakat Desa dan Kelurahan sesuai rumpun pelatihan PMD dan karakteristik masing-masing Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/Kota yang difokuskan pada 3 unsur utama (1) Pemerintahan Desa dan Kelurahan, (2) Lembaga-lembaga Kemasyarakatan (LPM/LKMD, PKK, Klian Dinas/Kepala Lingkungan, Karang Taruna dll), (3) Warga Masyarakat Desa/Kelurahan.
• Merumuskan jenis dan jenjang pelatihan Pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan yang berbasis pada Komunitas dan kompetensi sesuai kebutuhan daerah.
• Merekrut/seleksi dan mengukuhkan/melantik anggota/pengurus Komite Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan.
• Pengalokasian Anggaran Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
• Pengembangan Pelatihan Tingkat Daerah.
• Pengembangan Manajemen Informasi System (MIS) Pelatihan PMD.
• Koordinasi SKPD dalam menyelenggarakan Pelatihan PMD.
• Membuat Petunjuk Penyelenggaraan, Kurikulum dan Modul Pelatihan PMD.
• Pembinaan dan Pengawasan Pelatihan PMD.

12. Fasilitasi Pendataan, Pengolahan dan Pendayagunaan Profil Desa dan kelurahan.  

• Pengembangan system informasi pembangunan di desa dan kelurahan melalui pengembangan system pendataan Data Dasar Profil Desa dan Profil Kelurahan.
• Fasilitasi peningkatan kemampuan Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam penataan system pendataan profil desa dan profil kelurahan.
• Fasilitasi Pendayagunaan Data Dasar Profil Desa dan Profil Kelurahan sebagai sumber data utama dalam perencanaan pembangunan desa dan kelurahan serta perencanaan pembangunan daerah.
• Fasilitasi Profil Desa/Kelurahan dalam rangka perlombaan Desa dan perlombaan Kelurahan.

      VI.     Sekretariat

Program :

• Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Kegiatan :

1.   Evaluasi dan Koordinasi Penyusunan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

• Fasilitasi Pembentukan Tim Pendataan Program/Kegiatan masuk Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
• Pendataan kegiatan-kegiatan Pembangunan di Desa/Kelurahan yang berbasis masyarakat.
• Rakor Penyusunan Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
• Penyusunan Program/Kegiatan tahunan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
• Evaluasi Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
• Pengkajian dan Pengembangan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

2.   Peningkatan Pelayanan Informasi, Pemberdayaan Masyarakat.

• Pengembangan system informasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
• Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi virtual Privat Network menghubungkan SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Bali.
• Pengembangan Teknologi Informasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
• Pengolahan data dan informasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.