Sejarah

Sabtu, 23 Oktober 2010

 

Seirama dengan perkembangan IPOLEKSOSBUDHANKAM (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan) dalam Pemerintahan Republik Indonesia sejak tahun 1945 hingga sekarang, pelaksanaan pembangunan desa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Departemen Dalam Negeri telah beberapa kali mengalami perubahan dan perkembangan, kebijaksanaan baik perubahan yang menyangkut nama maupun instansi dan penyelenggaraannya.
 
Berdasarkan rangkaian laporan yang disusun oleh rombongan study tour dan expert dari PBB, maka Pemerintah mendapatkan gambaran yang jelas tentang maksud dan arti Community Development. Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo ke-II (24 Maret – 9 April 1957), program pemerintah yang berjangka 5 tahun mulai mencantumkan program Pembangunan Masyarakat Desa.
 
Dalam Kabinet Kerja II (18 Pebruari 1960 – 6 Maret 1963) organisasi penyelenggaran pembangunan masyarakat desa disempurnakan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1960 jo. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 yang diundang pada tanggal 28 Juli 1960.
 
Dalam Kabinet Dwikora (27 Agustus 1964 – 28 Maret 1966) yang terkenal dengan Kabinet 100 menteri, berdasarkan Keputusan Presiden no. 215 Tahun 1964, Pembangunan Masyarakat Desa mendapat tempat terhormat, dengan ditingkatkan kedudukkannya, dari Direktorat Jenderal menjadi salah satu Departemen, yaitu Departemen PMD dibawah Kompartemen Pertanian dan Agraria.
 
Kedudukan PMD dalam Kabinet Ampera berubah lagi menjadi Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) yang tetap dibawah naungan Departemen Dalam Negeri, dipimpin oleh H.Aminuddin Aziz dengan sebutan Direktur Jenderal PMD bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri.
 
    Tahun 1968 – 1973 Pemerintah menetapkan tentang bantuan berupa subsidi desa.
    Tahun 1973 – 1978, Kepres RI Nomor : 169/M Tahun 1973.
    Tahun 1978 – 1982, Kepres RI Nomor : 1968/M Tahun 1977
    Tahun 1982 -1984, Surat Keputusan Presiden RI, Nomor : 145/M Tahun 1982, tanggal 8 September 1982.
    Tahun 1984 – 1989, Kepres RI Nomor : 36/M Tahun 1984.
    Tahun 1989 – 1998, Pembangunan Jangka Panjang Pertama.