Kegiatan Kunjungan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat R.I dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Mandiri

Jumat, 29 Oktober 2010


 

KEUANGAN DAERAH
PENDAHULUAN

Sejak era reformasi tahun 1998 paradigma
pembangunan di Indonesia telah bergeser dari
model pembangunan yang sentralistik menjadi
desentralistik. Pembagian kewenangan menjadi
bagian dari arah kebijakan untuk membangun
daerah yang dikenal dengan istilah kebijakan
“Otonomi Daerah”. Hal tersebut ditandai
dengan adanya UU No. 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun
1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan
Daerah. Pelimpahan kewenangan tersebut
mempunyai pengaruh terhadap cara-cara
mempertanggungjawaban keuangan pusat, dan
khususnya daerah.
Manajemen keuangan daerah menjadi begitu
penting bagi aparat pemerintahan di daerah
karena merupakan konsekwensi logis dari
perspektif pengelolaan perimbangan antara
keuangan pusat dan daerah. Transformasi nilai
yang berkembang dalam era reformasi ini adalah
meningkatnya penekanan proses akuntabilitas
publik atau bentuk pertanggungjawaban
horisontal, khususnya bagi aparat
pemerintahanan di daerah, tanpa
mengesampingkan pertanggungjawaban vertical
kepada pemerintahan atasan dalam segala aspek
pemerintahan, termasuk aspek penatausahaan
dan pertanggungjawaban keuangan daerah
sesuai dengan Surat Keputusan Mendagri No.
29 Tahun 2002.
Tulisan ini mencoba membangun perspektif
keuangan daerah dari segi partisipasi publik,
transparansi dan akuntabilitas ke dalam bentuk
tindakan penyusunan anggaran (budget cycle),
pengurusan dan penatausahaan (accounting
cycle), pelaporan dan pertanggungjawaban
(evaluation and monitoring process) serta
mekanisme pengawasan daerah.
PENGERTIAN DASAR
Manajemen Keuangan Daerah merupakan
bagian dari Manajemen Pemerintahan Daerah
selain Manajemen Kepegawaian dan
manajemen teknis dari tiap-tiap instansi yang
berhubungan dengan pelayanan publik, atau kita
sebut dengan Manajemen Pelayanan Publik
dan Manajemen Administrasi Pembangunan
Daerah. Manajemen Pelayanan Publik yang
dimaksud adalah pencerminan pemberian
kewenangan wajib atas otonomi daerah dari
Pemerintah Pusat yang terdiri dari antara lain:
Pemerintahan Umum, Pertanian; Perikanan dan
Kelautan, Pertambangan dan Energi; Kehutanan
dan Perkebunan; Perindustrian dan
Perdagangan; Perkoperasian; Penanaman
Modal; Ketenagakerjaan; Kesehatan; Pendidikan
dan Kebudayaan; Sosial; Penataruangan;
Pemukiman; Pekerjaan Umum; Perhubungan;
Lingkungan Hidup; Kependudukan; Olahraga;
Keparawisataan; dan Pertanahan. Hal ini,
biasanya tercermin dengan adanya dinas-dinas
daerah dan struktur organisasi Pemda yang
berkaitan dengan luas dan ruang lingkup tugas
tersebut.
Pengertian keuangan daerah adalah
semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya
segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah, dalam
kerangka anggaran dan pendapatan dan belanja
daerah (APBD).
Oleh karena itu, pengertian keuangan daerah
selalu melekat dengan pengertian APBD yaitu;
suatu rencana keuangan tahunan daerah yang
ditetapkan berdasarkan peraturan. Selain itu,
APBD merupakan salah satu alat untuk
meningkatkan pelayanan publik dan
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan
otonomi daerah yang luas, nyata dan
bertanggungjawab. Dari definisi keuangan daerah
tersebut melekat 4 (empat) dimensi:
1. Adanya dimensi hak dan kewajiban;
2. Adanya dimensi tujuan dan perencanaan;
3. Adanya dimensi penyelenggaraan dan
pelayanan publik; dan
4. Adanya dimensi nilai uang dan barang
(investasi dan inventarisasi).
Keterkaitan keuangan daerah yang melekat
dengan APBD merupakan pernyataan bahwa
adanya hubungan antara dana daerah dan dana
pusat atau dikenal dengan istilah perimbangan
keuangan pusat dan daerah. Dana tersebut terdiri
dari dana dekonsentrasi (PP No. 104 Tahun 2000
tentang Dana Perimbangan) dan dana
Desentralisasi. Dana dekonsentrasi berbentuk
dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana
alokasi khusus. Sedangkan yang dimaksud dana
desentralisasi adalah yang bersumber dari
pendapatan asli daerah.
Tujuan keuangan daerah menurut Nick
Devas, et.al, (1989):
1. Akuntabilitas (Accountability)
Pemda harus mempertanggungjawabkan
tugas keuangan kepada lembaga atau orang
yang berkepentingan dan sah. Lembaga atau
orang yang dimaksud antara lain, adalah
Pemerintah Pusat, DPRD, Kepala Daerah,
masyarakat dan kelompok kepentingan lainnya
(LSM);
2. Memenuhi kewajiban Keuangan
Keuangan daerah harus ditata sedemikian rupa
sehingga mampu melunasi semua ikatan
keuangan, baik jangka pendek maupun jangka
panjang;
3. Kejujuran
Urusan keuangan harus diserahkan pada
pegawai profesional dan jujur, sehingga
mengurangi kesempatan untuk berbuat curang.
4. Hasil guna (effectiveness) dan daya
guna (efficiency) kegiatan daerah
Tata cara pengurusan keuangan daerah
harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan
setiap program direncanakan dan dilaksanakan
Oleh Bahrullah Akbar
Pemeriksa No. 87,Oktober 2002 - 5 -
untuk mencapai tujuan dengan biaya serendahrendahnya
dengan hasil yang maksimal.
5. Pengendalian
Manajer keuangan daerah, DPRD dan
aparat fungsional pemeriksaan harus melakukan
pengendalian agar semua tujuan dapat tercapai.
Harus selalu memantau melalui akses informasi
mengenai pertanggungjawaban keuangan.
FUNGSI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH
Fungsi manajemen terbagi atas tiga tahapan
utama, yaitu: adanya proses perencanaan,
adanya tahapan pelaksanaan, dan adanya
tahapan pengendalian/ pengawasan. Oleh
karena itu fungsi manajemen keuangan
daerah terdiri dari unsur-unsur pelaksanaan
tugas yang dapat terdiri dari tugas:
1) Pengalokasian potensi sumber-sumber
ekonomi daerah;
2) Proses Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
3) Tolok ukur kinerja dan Standarisasi;
4) Pelaksanaan Anggaran yang sesuai
dengan Prinsip-prinsip Akuntansi;
5) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
Kepala Daerah; dan
6) Pengendalian dan Pengawasan Keuangan
Daerah.
Pengertian manajemen keuangan daerah
dalam arti luas adalah mencari sumber-sumber
pembiayaan dana daerah melalui potensi dan
kapabilitas yang terstruktur melalui tahapan
perencanaan yang sistematis, penggunaan dana
yang efisien dan efektif serta pelaporan yang tepat
waktu. Angka 1 dan 2 merupakan bagian dari
fungsi perencanaan dimana melekat pengertian
adanya partisipasi publik; Angka 3 dan 4
merupakan fungsi pelaksanaan dan Angka 5 dan
6 merupakan fungsi pengendalian dan
pengawasan. Keseluruhannya akan bermuara
pada terciptanya sistem informasi keuangan
daerah yang transparan dan akuntabel.
Dalam arti sempit manajemen keuangan
daerah merupakan tugas kebendaharawanan,
dari peran kas daerah atau bendahara umum
daerah sampai dengan peran bendaharawan
proyek, bendaharawan penerima,
bendaharawan barang.
Secara garis besarnya, ada dua hal tugas
pokok atau bidang yang harus disadari bagi
seorang manajer keuangan daerah, yaitu:
pekerjaan penganggaran dan pekerjaan
akuntansi, dimana
dalam pelaksanaan
k e d u a n y a
berinteraksi dan
saling melengkapi
terutama dalam
r a n g k a
pengendalian dan
p e n g a w a s a n
manajemen (Bidang
Auditing). Secara
aplikatif dua tugas
pokok tersebut
terekam dalam
Kepmendagri No.
29 Tahun 2000
tentang “Pedoman
P e n g u r u s a n ,
Pertanggungjawaban
dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata
Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan APBD”.
1) Pengalokasianan Potensi Sumbersumber
Ekonomi Daerah
Bagi seorang manajer keuangan daerah
baik yang berada dalam struktur Biro atau Dinas
harus memahami bentuk potensi sumber-sumber
ekonomi daerah. Potensi sumber ekonomi daerah
bersumber dari faktor internal dan eksternal
(internal dan external source).
Internal source atau local source adalah
sumber-sumber ekonomi daerah yang digali dan
dikelola sendiri dalam wilayah hukumnya. Apakah
dalam bentuk sumber daya alam maupun dalam
bentuk potensi pajak daerah dan retribusi (UU
No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, PP 65 Tahun Tahun 2001
tentang Pajak daerah dan PP No. 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah) maupun penerbitan
obligasi daerah.
Sumber eksternal adalah bersumber dari
luar pemerintah daerah atau berbentuk pinjaman
daerah. Sumber eksternal terbagi dua, Pertama,
yang bersumber dari pemerintahan di atasnya
dan dikenal dengan allocation budget atau dana
yang tersedia atau teralokasi bagi Pemda, seperti
dana kontijensi yaitu dana untuk belanja pegawai
dan belanja non pegawai karena adanya
pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan
dokumen(P3D). Intergovernmental transfer atau
pelimpahan dana antar tingkatan pemerintahan,
seperti terlihat pada penerimaan bagi hasil pada
DAU dan DAK maupun dana bantuan kepada
daerah bawahan. Kedua, Pinjaman daerah yang
berbentuk bantuan luar negeri maupun dalam
negeri, atau dengan istilah Government to
Government (G to G loans) atau Private Sector
to Government (P to G = investasi), lihat pada PP
107 tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah.
Pinjaman daerah merupakan pendapatan yang
diterima oleh Pemda dari pihak-pihak yang
berkepentingan dan mempunyai kewajiban
pembayaran kembali dalam kurun waktu tertentu,
jangka pendek maupun jangka panjang.
Adapun komponen sumber keuangan daerah
baik yang bersumber dari dalam maupun luar
dalam struktur APBD akan terdiri atas komponen:
a. Pendapatan Asli daerah;
b. Dana Perimbangan;
c. Pinjaman Daerah; dan
d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
Sedangkan pengalokasian sumber daya non
keuangan adalah bagaimana memberdayakan
potensi dan alokasi sumber daya alam, menjadi
sumber dana daerah. Keluaran akan hal ini,
adalah dapat berbetuk Perda atas pajak dan
retribusi daerah, tentunya dengan melihat azas
ekonomis dan pertumbuhan sektor ekonomi dan
lalu lintas perdagangan antar daerah. Selain itu,
perlu diperhatikan tentang asset daerah melalui
penilaian yang wajar, terutama pada saat
penyusunan neraca awal Pemda. Penilaian asset
daerah seharusnya berlandaskan pada azas dan
manfaat seperti: propotional, utility, scarcity, desire
ability dan effective purchasing of power Lihat,
Siregar (2002:42).